Pada Rabu, 22 Juli 2026, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dalam rangka audiensi sekaligus survei lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Provinsi Kalimantan Utara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam memperluas akses layanan peradilan tata usaha negara sekaligus mendukung pemerataan pembangunan lembaga peradilan di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.
Kedatangan Dirjen Badilmiltun disambut Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. beserta jajaran dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Drs Rd. Mahbub Tobri, M.H. beserta jajaran.
Rangkaian kunjungan diawali dengan meninjau gedung rencana sewa operasional PTUN Tanjung Selor. Gedung ini akan digunakan sebagai kantor sementara hingga gedung definitif PTUN Tanjung Selor selesai dibangun.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi tanah rencana hibah untuk pembangunan gedung PTUN Tanjung Selor. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dari aspek administratif maupun teknis sebagai dasar dalam proses pembangunan gedung pengadilan di masa mendatang..
Selanjutnya rombongan melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Dalam suasana yang penuh keakraban, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan peradilan, serta pentingnya kolaborasi dalam mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung. Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus berbagi pandangan terkait pengembangan peradilan di Kalimantan Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kalimantan Utara dapat segera terealisasi sehingga semakin mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tata usaha negara, serta mendukung terwujudnya peradilan yang agung, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
(min)