Sejak diberlakukannya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Mahkamah Agung di empat lingkungan Peradilan, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berusaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas performa, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan selanjutnya diadakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu.
Pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Bandung melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kaitan tersebut di atas, maka pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019 bertempat di Ruang Sidang Cakra seluruh pegawai terdiri dari seluruh hakim, seluruh pejabat struktural dan fungsional, para Panitera Pengganti, para Juru Sita, Staf dan PPNPN Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dipimpin oleh Ketua Imelda Herawati D.P., SH., MH mengadakan pernyataan komitmen bersama untuk mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Acara tersebut berintikan penandatangan piagam pernyataan komitmen bersama oleh masing masing pegawai.
Untuk deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas yang akan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Muspida Kabupaten Bulungan akan diagendakan tanggal 29 Maret 2019 atau setelah pernyataan komitmen bersama oleh seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini tercapai.
Selanjutnya Acara ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, semoga dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas dalam akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, sehingga masyarakat semakin puas dan reputasi Peradilan Negeri semakin terangkat.