Tugas dan Fungsi Panitera Muda Perdata Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 23

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
2. pelaksanaan registrasi perkara banding;
3. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
4. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
5. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

Tugas dan Fungsi Panitera Muda Pidana Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 25

 Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
3. pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
5. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Tugas dan Fungsi Panitera Muda Hukum Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 29                              

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Tugas dan Fungsi Panitera Muda Khusus Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 27

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
2. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
3. pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
5. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 253

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
3. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Keuangan Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 258

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Tugas dan Fungsi Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 256

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Pelaporan Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 262

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.